Sugiri, Dani. (2019). Perlakuan Atas Tidak Terpenuhnya Nilai Minimal Kapitalisasi Aset: Studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Politeknik Keuangan negara STAN.
Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2018. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7439/PB/2018 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2018.