<p>Pemerintahan yang baik dan modern telah mendorong penyelenggaraan pengelolaan kearsipan untuk lebih terbuka/transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan pemerintahan pusat dan daerah. Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka melaksanakan segala kegiatannya baik pada kantor-kantor lembaga negara dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi penyelenggaraan kearsipan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang datang dari internal/eksternal Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Analisis SWOT (<em>Stre</em><em>ngths, Weaknesses, Opportunities and Threats</em>) Freddy Rangkuti (2021). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan langsung, studi kepustakaan (dokumentasi) dan forum diskusi terarah/FGD. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ditemukan masalah berupa belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan di BAPETEN, hal ini dapat diindentifikasi dari 4 (empat) indikator kelemahan (<em>weakness</em><em>es</em>) yaitu: kesadaran akan tertib arsip masih rendah, BAPETEN belum memiliki payung hukum tentang Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA), alokasi anggaran untuk kegiatan kearsipan belum tercukupi dengan baik, dan belum terintegrasinya aplikasi sistem kearsipan dengan aplikasi lainnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT dihasilkan strategi untuk penyelenggaraan kearsipan yaitu BAPETEN dalam melaksanakan kegiatan kearsipan harus mengacu dan menerapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia&nbsp; Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan cara membuat peta jalan/<em>roadmap</em> pengelolaan kearsipan lembaga untuk jangka pendek, menengah, dan panjang</p>