<p>Pelaksanaan tugas pokok pemerintah yakni pelayanan,pemberdayaan dan mengayomi. Kepolosian di tuntut agar mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip hak asasi manusia ,berperan sebagai pelingdung,Pelayanan,pemberdayaan,serta pembangunan yg dilakukan pada rakyat adalah tugas utama Pemerintah,bukan mengambil peran sebagai penguasa Hal tersebut secara tersirat dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menggunakan demikian,pemerintah memiliki tugas utama dan kiprah yang sangat luas dan kompleks.Penelitian ini menggunakan metode studi perkara. Nilai unik dalam penelitian ini artinya adanya pemahaman petugas kehumasan ihwal kiprah humas pemerintah. Penelitian ini tergolong satu obyek (single case study), sebab penulis akan melakukan penelitian terhadap satu kasus.Penelitian ini menentukan key informan yg akan sebagai narasumber bagi pengumpulan data yang dipilih secara purposif. Teknik ini dipilih sesuai pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yg mempunyai otoritas dan kompetensi buat menyampaikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliiti. Kebutuhan akan keamanan serta kebutuhan pada warga tak dapat lepas asal kehidupan bermasyarakat. Banyaknya perkara-masalah serta pertarungan sosial-hukum yang sebenarnya dapat ditangani masyarakat itu sendiri, namun tak jarang dilimpahkan ke pihak kepolisian. Musyawarah mufakat seakan sudah tidak berfungsi lagi di zaman terbaru waktu ini.Sangatlah disayangkan, petugas Polri tidak diimbangi dengan ratio jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Diperlukan suatu regulasi yang memberdayakan rakyat itu sendiri buat menjadi sebuah kawan polisi. Dimana perseteruan ditangani serta diselesaikan oleh rakyat itu sendiri. Pertarungan-perseteruan kecil berkaitan dengan kamtibnas akan lebih efisien apabila tidak dilimpahkan ke Polri.</p>