<p><strong>Analisis Terkait Sistematika Pelaporan Pajak Penghasilan&nbsp; (PPh) Pasal 21 di PT Jasamarga Pandaan Malang</strong></p>
<p>Amelia Adisti<sup>1</sup>, Dwi Narullia<sup>2</sup>, Resa Eka Novianto<sup>3</sup></p>
<p><a href="mailto:amelia.adisti.2004226@students.um.ac.id">amelia.adisti.2004226@students.um.ac.id</a></p>
<p>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis</p>
<p>Universitas Negeri Malang</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>ABSTRAK</strong></p>
<p>Pada Undang-undang Pasal 21 No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan memaparkan tentang bagaimana pemungutan dan pemotongan pajak yang berlaku di Indonesia. Sistem ini dikenal sebagai <em>self assessment</em> system, yang berarti sistem perpajakan memberikan kewenangan dan tanggung jawab bagi masyarakat yang merupakan Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk memperhitungkan, membayar, dan memberikan laporan sendiri terkait berapa jumlah pajak yang menjadi tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan PT. Jasamarga Pandaan Malang telah melaksanakan pelaporan PPh Pasal 21 dengan baik. Namun masih ada kesulitan yang dialami terkait pembayaran PPh Pasal 21 disetahunkan yang mengakibatkan perusahaan membayar denda. Sehingga diharapkan PT Jasamarga Pandaan Malang dapat menangani hal yang serupa dengan lebih maksimal lagi.</p>
<p><strong>Kata Kunci: </strong>PPH Pasal 21, Pembayaran, Pelaporan.</p>
<p><strong>PENDAHULUAN</strong></p>
<p>Dalam sebuah perekonomian, pajak merupakan salah satu faktor penting karena pajak merupakan sumber dana yang utama untuk negara yang digunakan untuk keperluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi pemasukan terbesar pada APBN pada stiap tahunnya yaitu sekitar 78%. Pendapatan negara&nbsp; dalam lingkup pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Bea Masuk dan Bea Cukai, serta Pajak Perdagangan Internasional. Dari berbagai sektor pajak yang telah dipaparkan, pajak yang paling tinggi angka penerimaannnya yaitu pada pajak penghasilan atau PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 seringkali menjadi fokus utama dikarenakan disetiap sektor bisnis di Indonesia terdapat adanya karyawan dalam proses operasionalnya.</p>
<p><em>Sels Assessment System (SAS) </em>diatur dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tepatnya pada Pasal 3 (1) dan 4 (1). Dalam ketentuan disebutkan bahwa seorang wajib pajak diharuskan dapat berperan aktif untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan yang meliputi, pendaftaran diri, perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak melalui SPT. Aturan yang mendasari juga dituangkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam pasal ini telah dijelaskan tentang pajak penghasilan dalam bentuk gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran yang berbentuk apapun yang terkait dengan pekerjaan ataupun jasa, jabatan dan suatu kegiatan oleh orang pribadi subjek dalam negeri.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PPh 21 atas gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain memiliki tujuan sebagai imbalan yang berhubungan dengan karyawan atau bukan karyawan yang dipotong Ketika suatu penghasilan dibayarkan oleh pihak instansi. Maka dalam sistem pembayaran pajak ini perlu dirancang dan diterapkan dengan terstruktur. Seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan dapat menerima manfaat pajak dengan merata. Selain itu, objek pajak dalam hal ini diperlukan kerkait kesadarannya untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pelaporan pajaknya.</p>
<p>Dalam praktik <em>self assessment </em>di Indonesia selama ini tidak berjalan dengan tertib karena berdasarkan kesadaran dari wajib pajak yang masih tertinggal dan pelaporan pajak terkhusus pada pelaporan SPT yang mengakibatkan sulit untuk pencapai target penerimaan negara dalam bidang perpajakan dikeseluruhan setiap tahunnya. SPT tersebut akan dipergunakan untuk menginformasikan kepada pihak KPP terkait pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak. Disamping itu, petugas pajak tidak memberikan memberikan pelayanan yang intensif maka hal tersebut menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak karena dianggap terlalu rumit (Pertiwi Kundalini, 2016). Kantor Pelayanan Pajak dalam metode <em>self assessment </em>dalam prosesnya mengalami permasalahan terhadap pajak yang menyangkut terkait wajib pajak yang masih merasa kurang mengetahui dan mematuhi kewajiban pajaknya. Kemudian dalam praktinya sering kali wajib pajak memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Hal ini menyebabkan wajib pajak harus melakukan penyesuaian dalam pelaporan pajaknya dari berbagai sumber penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu, sebagai bentuk membantu peningkatan pelayanan perpajakan, perlu adanya perbaikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi. Dengan menerapkan langkah tersebut, permintaan dari wajib pajak untuk setiap jenis layanan yang terkait, termasuk detail seperti lokasi, pelaksana, dan waktu penerimaan, dapat terpenuhi dengan baik oleh Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) (Deva &amp; Triyo, 2020).</p>
<p>Adam Smith menyatakan dalam karyanya yang berjudul "Wealth of Nations", terdapat beberapa asas yang memiliki keterkaitan dengan sistem perpajakan modern. Asas yang dimaksud meliputi asas keadilan (equality), asas kepastian (certainty), asas kenyamanan (convenience), dan asas ekonomi (economy). Berdasarkan asas tersebut system perpajakan yang diberlakukan beralih dari <em>official assessment </em>ke <em>self-assessment. </em>Tujuan dari perubahan tersebut yaitu untuk memaksimalkan kegiatan pemungutan pajak. Oleh karena itu dalam situasi ini diperlukan adanya kepatuhan yang timbul dari dalam diri terhadap pajak yang menjadi hal penting demi terwujudnya penerimaan pajak yang optimal.</p>
<p>Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait apa yang sebenarnya kesulitan yang telah dihadapi pada administrasi pajak pada PT Jasamarga Pandaan Malang pada era <em>self assessment system</em>? Kemudian tantangan kedepannya yang akan ditemui guna mewujudkan sistem perpajakan yang berjalan dengan efektif guna mendukung perpajakan yang lebih baik lagi.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<ol>
<li>Definisi akuntansi</li>
</ol>
<p>Akuntansi merupakan system informasi ekonomi terlengkap, dalam hal ini akuntansi menunjukkan realitas yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Cugova, A., &amp; Cug, J, 2020). Artinya, penting bagi pengukuran, penjabaran, dan pemberian informasi untuk memberikan kepentingan kepada para pemegang kepentingan.</p>
<ol start="2">
<li>Definisi Pajak</li>
</ol>
<p>Pajak adalah sebagian penghasilan yang dibayarkan oleh warga negara yang ditujukan untuk pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang dapat ditegakkan secara paksa, tanpa mendapatkan imbalan atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan, dan dialokasikan untuk kepentingan pengeluaran public.</p>
<ol start="3">
<li>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21</li>
</ol>
<p>Pasal 21 dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh individu sebagai honorarium, upah, gaji, tunjangan, dan pembayaran lain yang masih terkait dengan jasa, atau pekerjaan dalam lingkup nasional. Pemotongan atas Pajak Peenghasilan Pasal 21 dilakukan pihak yang memberi penghasilan sebagai dasar dilakukan pemotongan pajak. Kemudian terkait pemungutan dan juga pembayaran pajak akan dilaksanakan oleh pihak lain. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 21 berlaku pada pendapatan yang diperoleh individu dalam konteks hubungan kerja atau pekerjaan bebas di dalam negeri.</p>
<ol start="4">
<li>Peranan Akuntansi Pajak</li>
</ol>
<p>Peran yang dimainkan oleh perpajakan di dalam perusahaan memiliki tingkat signifikansi yang tinggi, yang meliputi:</p>
<ol>
<li>Merencanakan dan mengembangkan strategi perpajakan secara positif.</li>
<li>Menganalisis dan memprediksi potensi pajak perusahaan di masa depan.</li>
<li>Menerapkan prosedur akuntansi yang relevan dengan perpajakan, mulai dari penilaian dan perhitungan, pendaftaran, pencatatan dan penyajian perpajakan dalam laporan bisnis dan laporan pajak perusahaan.</li>
<li>Mengelola administrasi perpajakan dengan optimal sebagai sumber informasi untuk evaluasi.</li>
</ol>
<p>Dengan demikian, peran perpajakan di dalam perusahaan sangat penting dalam mengembangkan perencanaan dan strategi perpajakan, melakukan analisis potensi pajak, menerapkan prosedur akuntansi perpajakan, serta menjaga dan mengelola dokumen perpajakan untuk keperluan pemeriksaan dan evaluasi.</p>
<ol start="5">
<li>Pelaporan Pajak Penghasilan</li>
</ol>
<p>Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan, SPT memiliki peran yang penting untuk para wajib pajak dalam melakukan kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam perhitungan berapa nominal jumlah pajak terutang. Fungsi lain dari SPT yaitu guna melaporkan pelunasan pajak dari yang&nbsp; doleh wajib pajak hingga melalui proses pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. SPT juga digunakan untuk melaporkan kekayaan dan kewajiban keuangan serta menerima laporan pemotongan dan pengembalian pajak dari pemungut pajak atau pemungut pajak. Selain itu, SPT juga memfasilitasi pertukaran informasi antara wajib pajak dan pihak ketiga yang terlibat dalam pemotongan dan pemungutan pajak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>METODE</strong></p>
<ol>
<li><strong>Jenis Penelitian</strong></li>
</ol>
<p>Penelitian ini termasuk dalam artikel kualitatif deskriptif, tujuan dari disusunnya artikel ini yaitu untuk menyajikan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terkait dengan objek penelitian, berdasarkan sumber yang tersedia. Deskriptif yang diterapkan dalam artikel ini yaitu terkait analisa Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada karyawan. Dilihat dari sistem pelaporan yang digunakan oleh PT Jasamarga Pandaan Malang.</p>
<ol start="2">
<li><strong>Tempat dan Waktu Penelitian</strong></li>
</ol>
<p>Penulis menggunakan subjek penelitian yang bertempat di PT. Jasamarga Pandaan Malang tepatnya berlokasi di Plaza Tol SingoSari, Jl. Raya Karanglo, Karanglo, Banjararum, Singosari, Kota Malang, Jawa Timur. Waktu yang dihabiskan untuk meyusun penelitian ini dimulai dari bulan Februari hingga Juni 2023.</p>
<ol start="3">
<li><strong>Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data</strong></li>
<li>Jenis Data</li>
</ol>
<p>Penulis menggunakan data kualitatif dan data didapatkan melalui metode wawancara. Data ini akan digunakan untuk menjelaskan informasi terkait sistem pengendalian internal pengelolaan kas kecil.</p>
<ol>
<li>Sumber Data</li>
</ol>
<p>Artikel ini disusun dengan menggunakan sumber data primer. Data primer merupakan informasi yang didapatkan tanpa melaui perantara, namun dilakukan secara langsung dari PT. Jasamarga Pandaan Malang. Data tersebut dikumpulkan dengan harapan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya di perusahaan.</p>
<ol>
<li>Metode Pengumpulan Data</li>
</ol>
<p>Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan dengan Bendahara instansi dan Staff Akuntansi &amp; Keuangan yang berada di PT Jasamarga Pandaan Malang. Selain itu, metode pengumpulan data juga melibatkan dokumentasi, di mana penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dari perusahaan sebagai sumber data untuk penelitian.</p>
<ol>
<li><strong>Metode Analisis</strong></li>
</ol>
<p>Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Metode ini melibatkan akumulasi, penyusunan, dan analisis data untuk mendapatkan gambaran&nbsp; akurat tentang Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Jasamarga Pandaan Malang.</p>
<ol start="4">
<li><strong>Proses Analisis Data</strong></li>
<li>Melakukan wawancara pada Bendahara PT Jasamarga Pandaan Malang terkait sistematika dan penjurnalan pelaporan PPh Pasal 21 PT Jasamarga Pandaan Malang.</li>
<li>Melakukan wawancara pada Staff Keuangan PT Jasamarga Pandaan Malang terkait sitematika dan fenomena yang terjadi dalam metode pelaporan PPh Pasal 21 PT Jasamarga Pandaan Malang.</li>
<li>Menganalisis pelaporan PPh Pasal 21 pada pegawai PT Jasamarga Pandaan Malang.</li>
<li>Menarik kesimpulan dan mengusulkan saran penelitian yang dilakukan.</li>
</ol>
<p><strong>HASIL DAN PEMBAHASAN</strong></p>
<ol>
<li><strong>Analisis Terhadap Intansi</strong></li>
</ol>
<p>PT Jasamarga Pandaan Malang adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan membangun dan mengoperasikan jalan tol ruas Pandaan-Malang. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini harus bekerja secara profesional guna mendukung kelancaran operasional dan mencapai tujuan perusahaan dengan hasil yang optimal. PT Jasamarga Pandaan Malang menerapkan Self Assessment System untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Metode ini menaruh kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk turut andil dalam kegiatan perpajakan di PT Jasamarga Pandaan Malang terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan jumlah pajak,</p>
<p>PT Jasamarga Pandaan Malang, sebuah perusahaan, telah menerapkan sistem SAP ERP untuk mengelola proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan prosedur yang tepat. Salah satu pajak yang dihitung yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Proses pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 melibatkan beberapa departemen, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, akuntansi, pajak, Bank Mandiri, dan Kantor Pelayanan Pajak. Setelah dilakukannya transaksi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, PT Jasamarga Pandaan Malang melaporkan pajak yang masih harus dibayarkan. PT Jasamarga Pandaan Malang akan melaporkan SPT masa sebelum batas yang ditentukan yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya.</p>
<p>Dalam prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT Jasamarga Pandaan Malang, digunakan lampiran atau dokumen-dokumen berikut:</p>
<ol>
<li>Data Gaji Karyawan: Berisi data karyawan dan gaji yang diterima selama satu bulan.</li>
<li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li>
<li>Surat Pemberitahuan (SPT): Dokumen pelaporan pajak terutang. Terdapat beberapa lampiran pendukung di dalam SPT seperti daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final), bukti pemotongan PPh Pasal 21, daftar Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak, NTPN, dan Rekening Koran.</li>
<li>Bukti Penerimaan Elektronik (BPE): Dokumen yang menyatakan bahwa dokumen perpajakan telah diterima oleh kantor pajak.</li>
</ol>
<p>Saat ini, PT Jasamarga Pandaan Malang telah menghentikan penggunaan buku catatan khusus dalam pembukuan perpajakannya. Semua catatan perpajakan kini diinput menggunakan program atau aplikasi komputer. Beberapa aplikasi yang digunakan meliputi:</p>
<ol>
<li>System Application and Product</li>
</ol>
<p>System Application and Product atau biasa disebut SAP adalah <em>software</em> berbasis ERP <em>(Enterprise Resources Planning)</em> yang membantu manajemen perusahaan, perencanaan, dan pelaksanaan melalui cara yang lebih efisien.. PT Jasamarga Pandaan Malang menggunakan SAP untuk mencatat semua transaksi terkait PPh pasal 21, mulai dari penarikan GL hingga pembuatan voucher payment (Hafidz, M., &amp; Sari, R., 2021).</p>
<ol>
<li>e-SPT</li>
</ol>
<p>e-SPT merupakan perangkat lunak komputer yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fungsinya adalah mengorganisir data perpajakan perusahaan secara sistematis dan mempermudah pembuatan laporan pajak (Pebrina, R., &amp; Hidayatulloh, A., 2020). Penggunaan e-SPT juga membantu mengurangi penggunaan kertas yang boros, dan data yang dihasilkan lebih menyeluruh dan terstruktur dengan adanya fitur sistem penomoran.</p>
<ol>
<li>DJP-online</li>
</ol>
<p>DJP-online berperan dalam melaksanakan pembayaran PPh Pasal 21 dengan membuat kode E-Billing terlebih dahulu. Kode E-Billing ini dipergunakan untuk melakukan pembayaran melalui ATM, Teller Bank, M-Banking.</p>
<p>Bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:</p>
<ol>
<li>Divisi Sumber Daya Manusia</li>
</ol>
<p>Divisi SDM memiliki peran penting dalam pelaporan PPh Pasal 21 sebagai pembuat dan penerbit data gaji karyawan PT Jasamarga Pandaan Malang.</p>
<ol start="2">
<li>Divisi Keuangan</li>
</ol>
<p>Divisi ini bertanggung jawab sebagai pembuat voucher payment dan pencatatan atas semua transaksi. Divisi Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan juga bertugas melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui berbagai aplikasi seperti SAP, e-SPT, MCM, dan DJP-Online.</p>
<ol start="3">
<li>Bank (Mandiri Cash Management)</li>
</ol>
<p>Bank memiliki peran sebagai penerbit rekening koran dan NTPN setelah divisi Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan melakukan pembayaran gaji dan utang PPh Pasal 21 PT Jasamarga Pandaan Malang.</p>
<ol start="4">
<li>Kantor Pelayanan Pajak</li>
</ol>
<p>KPP adalah bagian instansi yang dimiliki oleh DJP. Tugasnya adalah melayani dan mengawasi masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.</p>
<p>Laporan yang dihasilkan dalam proses pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Jasamarga Pandaan Malang meliputi:</p>
<ol>
<li>Surat Pemberitahuan (SPT) Masa</li>
</ol>
<p>Fungsi dari SPT Masa adalah untuk melaporkan pajak dalam rentang waktu satu bulan.</p>
<ol start="2">
<li>Bukti Potong</li>
</ol>
<p>Fungsi dari bukti potong adalah untuk bukti pemotongan dari PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai.</p>
<ol start="3">
<li>Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</li>
</ol>
<p>BPE menyatakan bahwa dokumen perpajakan telah diterima oleh kantor pajak.</p>
<p>Jika melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21, akan timbul beberapa dampak yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Dampak-dampak tersebut yaitu:</p>
<ol>
<li>Terlambat melaporkan PPh Pasal 21 dapat mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi untuk kemudian menyebabkan pengeluaran perusahaan meningkat.</li>
<li>Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan. Denda dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak dan apabila telat bayar dari batas waktunya akan dihitung 1 bulan Berdasarkan UU KUP Tahun 2007 Pasal 9.</li>
<li><strong>Penemuan Terhadap Intansi</strong></li>
<li><strong>Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21</strong></li>
</ol>
<p>PT Jasamarga Pandaan Malang melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif&nbsp; seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Jasamarga Pandaan Malang sudah melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 pasal 21 mengenai PPh Pasal 21 dan juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak.</p>
<ol>
<li><strong>Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21</strong></li>
</ol>
<p>Berdasarkan pembayaran PPh Pasal 21 per bulan yang dilakukan PT Jasamarga Pandaan Malang sudah memenuhi ketentuan yaitu dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo periode pembayaran tepatnya pada tanggal 10 di bulan selanjutnya. Namun masih ada kesulitan yang dialami terkait pembayaran PPh Pasal 21 disetahunkan yang mengakibatkan perusahaan membayar denda pada periode 2022. Dikarenakan terjadi keterlambatan pembayaran maka perusahaan dikenakan denda sebesar 2% dari biaya pajak yang kondisinya belum terbayarkan.</p>
<ol>
<li><strong>Pelaporan PPh Pasal 21</strong></li>
</ol>
<p>Berdasarkan pelaporan PPh Pasal 21 per bulan yang dilakukan PT Jasamarga Pandaan Malang sudah sesuai peraturan yang ditetapkan sebelum jatuh tempo waktu pembayaran yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.</p>
<p><strong>KESIMPULAN</strong></p>
<p>Berdasarkan hasil penelitian di PT Jasamarga Pandaan Malang dapat ditarik kesimpulan bahwa:</p>
<ol>
<li>PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan peraturan Direktur Jendral Pajak.</li>
<li>PPh Pasal 21 per bulan atas pelaporan pajak penghasilan pada PT. Jasa Marga Pandaan Malang tidak keterlambatan pelaporan pajak pada periode tahun 2022. Namun PPh Pasal 21 disetahunkan atas pembayaran pajak penghasilan pada PT. Jasa Marga Pandaan Malang mengalami keterlambatan pada tahun 2022.</li>
</ol>
<p>Beberapa faktor yang mempegaruhi terjadinya keterlambatan pelaporan antara lain:</p>
<ol>
<li>Terdapat tanggungan kerja di bidang yang lain. Terdapat beban kerja yang masih harus dituntaskan oleh karyawan di masing-masing bidangnya. Hal ini menyebabkan karyawan sulit mengalokasikan waktu dan tenaga yang cukup untuk melaporkan PPh Pasal 21 secara tepat waktu (Wijayanti, R. 2019).</li>
<li>Kompleksitas pelaporan PPh Pasal 21 terutama disaat perusahaan dihadapkan dengan banyak karyawan, penghasilan yang bervariasi, dan situasi khusus seperti pemotongan pajak ganda (Baguna, 2017).</li>
<li>Kesalahan dan ketidakakuratan saat proses perhitungan dan pengumpulan data. Hal ini menyebabkan waktu tambahan untuk dilakukan koreksi ulang dan memastikan keakuratan pelaporan (Rindiani, S. 2021).</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SARAN</strong></p>
<p>Berdasar atas kesimpulan yang telah diambil , maka penulis dapat membererikan saran yang dapat digunakan oleh instansi untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan</p>
<ol>
<li>Evaluasi dan identifikasi akar masalah</li>
</ol>
<p>Dilakukan evalusasi secara mendetail guna mengidentifikasi akar masalah keterlambatan pembayaran PPh Pasal 21. Meninjau proses internal perusahaan, peraturan, dan prosedur yang berlaku termasuk kemungkinan <em>human error </em>atau masalah system yang dapat menimbulkan hambatan ini (Rindiani, S. 2021).</p>
<ol>
<li>Komunikasi dengan pihak terkait</li>
</ol>
<p>Mengkomunikasikan kepada pihak terkait, seperti Kantor Pelayanan Pjak (KPP), pihak manajemen perusahaan, atau sesama rekan keuangan guna menginformasikan situasi yang dihadapi untuk dapat mencari solusinya bersama. Komunikasi juga penting untuk dijalin untuk memaparkan penyebab dari keterlambatan dan memberikan informasi yang dibutuhkan (Sela, S., 2015).</p>
<p>Meninjau kebijakan dan peraturan pajak mengenai denda dan keterlambatan pembayaran PPh Pasal 21. Hal tersebut dapat menunjang dalam memahami skala masalah dan menentukan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan.</p>
<ol>
<li>Peningkatan pemantauan dan pengawasan</li>
</ol>
<p>Setelah masalah terselesaikan perlu dipastikan bahwa perusahaan memiliki system pemantauan dan pengawasan yang baik untuk dapat mempunyai kontrol yang baik untuk pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan secara tepat waktu di masa mendatang (Rosi, B. S., 2019). Kemudian dilakukan tinjauan rutin dan evaluasi terhadap proses yang ada untuk mencegah.</p>
<p><strong>REFERENSI</strong></p>
<p>Aryati, D. (2017).&nbsp;<em>Pelaksanaan Tender Proyek Pekerjaan Penambahan Lajur Gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016 Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera</em>&nbsp;(Doctoral dissertation).</p>
<p>Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance.&nbsp;<em>Jurnal Akuntansi Bisnis</em>,&nbsp;<em>15</em>(1), 23-40.</p>
<p>Sirait, L., Luahambowo, M., &amp; Tanjaya, W. (2021). Analisis yuridis pemberian insentif pajak terhadap wajib pajak yang terkena dampak pandemi virus Corona di Kota Medan.&nbsp;<em>Jurnal Ilmiah Advokasi</em>,&nbsp;<em>9</em>(2), 71-82.</p>
<p>Datu, L. A., Wahyuni, M. A., &amp; Atmaja, A. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja.&nbsp;<em>Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika</em>,&nbsp;<em>10</em>(1), 62-72.</p>
<p>Oktiarti, O. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. JUHANPERAK, 2(3), 434-442.</p>
<p>Hafidz, M., &amp; Sari, R. (2021). Metode End User Computing Satisfaction Untuk Evaluasi Pengukuran Kepuasaan Kualitas System Application &amp; Product R/3 Fico. Jurnal INSAN: Journal of Information System Management Innovation, 1(2), 88-95.</p>
<p>Pebrina, R., &amp; Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.&nbsp;<em>Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis</em>,&nbsp;<em>17</em>(1), 1-8.</p>
<p>Rosi, B. S. (2019). Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Di KPP Pratama Yogyakarta.</p>
<p>&nbsp;</p>