Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Edisi 3: Akuntansi Keuangan Daerah.
Andreas, H. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. EMBA, 1, 619–628.
David, W. (2018). Akuntansi Desa (1st ed.). Gava Media. Yogyakarta. 
Faradhiba, L. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Riset Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.  Salemba Empat (3rd ed.).
Hasan, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Makassar. 
Jan, H. (2019). Integrity of Financial Statement: Big and Independent Are Not Guarantee. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 59–79.
Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html
Kurnia, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. Universitas Palembang. Palembang. 
Lestari, H. M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Universitas Sriwijaya. Sriwijaya.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
Mahsun. (2015). Akuntansi Sektor Publik (3rd ed.). BPFE Yogyakarta.
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
Mardiasmo (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset Yogyakarta. Yogyakarta.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). (2014). Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kuangan Desa.
Peraturan Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Rahmawati, N. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. Edisi 1. Vol 15.
Septariani, J. (2016). Penerapan Konsep Value for Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. 158–170.
Sofyani, H. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 5, 325–359.
Soo, A. (2018). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money Pada Program Anak Usia Dini Dan Program Peningkatan Peran Kemudaan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA-1.pdf
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.